Pasal demi pasal pasal 1 cukup jelas pasal 2 cukup jelas. Proporsionalitas pembatasan ham dalam pasal 28 undangundang pemberantasan tindak pidana terorisme arief rianto kurniawan badan penelitian dan pengembangan hukum dan ham r. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, menjadi undangundang. Uang sebagaimana telah diubah dengan uu nomor 25 tahun. Undangundang ini akan sangat efektif berjalan apabila diawali dengan semangat untuk memberantas terorisme, sehingga pemerintah seharusnya melakukan penyuluhan dan sosialisasi agar masyarakat umum mengetahui apaapa saja yang menjadi indikasi seseorang. Tindak pidana menurut moeljatno pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu penertian dasar dalam hukum pidana. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 77 tahun 2019 tentang pencegahan tindak pidana terorisme dan pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan menyatakan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2003 tentang tata cara perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara tindak pidana terorisme. Setidaknya ada 5 hal baru yang sudah kita jelaskan, kata bamsoet di kompleks parlemen, senayan. Korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam beberapa undangundang tentang tindak pidana khusus yang lama, digunakan istilah berupa uraian yang panjang, yaitu. Kebijakan formulatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di indonesia. Penanganan atau perlakuan anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme maupun anak dalam jaringan terorisme harus menjadi perhatian serius. Undangundang republik indonesia nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, menjadi undangundang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
Sidang paripurna yang dihadiri 281 anggota dpr ri tersebut. Namun, apabila maksudnya adalah semua perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal yang mengakibatkan tindak pidana terorisme, maka pengaturannya menjadi tidak jelas. Undangundang nomor 15 tahun 2003 penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, menjadi undangundang. Undangundang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme randy pradityo 21 tsvinding bphn volume 5, nomor 1, april 2016 c. Undangundang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian. Undangundang uu tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, menjadi undangundang. Tindak pidana terorisme pasal 20 setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, danatau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tiga tahun. Peran dan keterlibatan tni dalam penanggulangan terorisme.
Undangundang uu tentang perubahan atas undangundang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undangundang. Terorisme, rancangan undangundang pemberantasan tindak pidana terorisme, hak asasi manusia abstract the purpose of this study was to determine the draft law combating criminal acts of terrorism in the perspective of human rights and policies that should be. Perubahan peraturan pemerintah pengganti undang undang. Kebijakan hukum pidana penal policy penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah social termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Terorisme merupakan tindak pidana luar biasa yang dapat mengancam kedaulatan negara, sehingga perlu diatur secara komprehensif. Undangundang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan. Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal, pasal 15, pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia. Peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undangundang.
Penerapan asas retroaktif dalam tindak pidana terorisme menurut peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 dan nomor 2 tahun 2002. Untuk melakukan pengusutan, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang tindak pidana terorisme. Perundangundangan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme ln no. Undang undang anti terorisme disahkan melalui rapat paripurna dpr di ruang paripurna ii, gedung nusantara ii, senayan, jakarta, jumat 2542018. Bab i pendahuluan pengertian tindak pidana khusus pertama kali dikenal istilah hukum pidana khusus, sekarang diganti dengan istilah hukum tindak pidana khusus. Dpr sahkan revisi uu terorisme, perppu tak lagi diperlukan. Pemberatasan tindak pidana terorisme di indonesia analisis. Upaya pengaturan tindak pidana pendanaan terorisme dalam undangundang pemberantasan tindak pidana terorisme pada pasal disebutkan, bahwasannya seseorang yamg. Undangundang nomor 9 tahun 20 tentang pencegahan dan. Menyadari hal ini dan lebih didasarkan pada peraturan yang ada saat ini yaitu kitab undang undang hukum pidana kuhp, akhirnya pemerintah menyusun peraturan pemerintah pengganti undangundang perpu nomor 1 tahun 2002, yang pada tanggal 4 april 2003 disahkan menjadi undangundang. Undang undang anti terorisme disahkan indeksberita.
Pdf penerapan politik kriminal dalam penanggulangan. Tindak pidana terorisme dalam undangundang nomor 15 tahun 2003 a. Tindak pidana adalah merupakan pengertian suatu hal yang yuridis, seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian bagi istilah hukum, maka bukanlah hal yang. Perpu no 1 thn 2002 pemberantasan tindak pidana terorisme. Peraturan pemerintah pengganti undangundang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan ketentuan khusus dan spesifik karena memuat ketentuanketentuan baru yang tidak terdapat dalam peraturan perundangundangan yang ada, dan menyimpang dari ketentuan umum sebagaimana dimuat dalam kitab undangundang hukum pidana dan kitab undang. Indonesia memasukkan terorisme sebagai tindak pidana, sehingga cara penanggulangannya pun menggunakan hukum pidana sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti undangundang perpu republik indonesia nomor 1 tahun 2002 yang kemudian diperkuat menjadi undangundang uu nomor 15 tahun 15 tahun 2003. Naskah akademik ruu pemberantasan pendanaan terorisme bphn. Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsurunsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undangundang ini. Kitab undangundang hukum pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 satu tahun dan paling lama 5 lima tahun dan denda paling sedikit rp 50. Pasca peledakan gedung world trade center wtc di amerika pada tanggal 11 september 2002, peristiwa terorisme membuka mata dunia.
Sebanyak 281 anggota dpr yang hadir dalam rapat paripurna menyetujui revisi menjadi undangundang. Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi. Sebelum disetujui, ketua pansus ruu terorisme muhammad syafii melaporkan hasil pembahasan dan poinpoin perubahan yang ada dalam uu baru, termasuk menyebutkan definisi terorisme yang telah disepakati. Dalam peraturan pemerintah pengganti undangundang ini yang dimaksud dengan. Dalam undangundang tindak pidana terorisme ini juga informasi elektronik dan dokumen elektronik telah memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Setelah hampir 2 tahun dibahas dpr bersama pemerintah, rancangan undangundang ruu atas perubahan uu 152003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme resmi disahkan. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi. Undangundang nomor 9 tahun 20 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undangundang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Katalog ini belum memiliki berkas dalam format pdf. Undangundang tersebut berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme. Terorisme pada awalnya bersifat kecil dan local dengan sasaran terpilih dan. Pidana mati terhadap tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum pidana analisis terorisme yang dilakukan amrozi cs kaitannya dengan tindak pidana terorisme sesungguhnya bukanlah fenomena baru karena terorisme telah ada sejak abad ke 19 dalam peraturan politik internasional. Ketua dpr bambang soesatyo menyebut ada 5 bab baru dalam uu terorisme ini yang membedakan dengan uu sebelumnya. Tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga oleh civil society organization cso yang concern terhadap isu anak dan terorisme. Serta bahan hukum sekunder berupa, buku, jurnal hukum, karya ilmiah, media massa yang berisi tentang terorisme dan. Penelitian ini dilaksanakan di 2 dua tempat yang berbeda yakni pada tanggal 12.
Pasal 12 setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 419. Undangundang nomor 6 tahun 2006 tentang pengesahan international convention for the suppression of the financing of terrorism, 1999. Selain itu undangundang pemberantasan te rorisme ini juga. Pengertian tindak pidana terorisme ray pratama siadari. Revisi uu anti terorisme menjadi hal mutlak untuk dilakukan, mengingat beberapa ketentuan dalam uu anti terorisme. Dewan perwakilan rakyat dpr telah mensahkan rancangan undangundang nomor 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme menjadi undangundang.
Peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 106, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4232 ditetapkan menjadi undangundang. Jakarta, cnn indonesia rapat paripurna dpr resmi menyetujui revisi undangundang nomor 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme atau ruu terorisme menjadi uu, jumat 255. Tindak pidana terorisme sekarang sudah disahkan menjadi undangundang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan. Terorisme menurut undang undang nomor 15 tahun 2003. Pemerintah mengeluarkan regulasi untuk menangkal terorisme di antaranya undangundang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, undangundang. Timbul pertanyaan, apakah ada perbedaan dari kedua istilah ini.
217 276 643 1311 636 891 583 1218 1571 1459 1006 794 1562 18 66 445 289 1020 350 521 875 467 322 13 762 1311 228 789 1161 726 544 1468 1400 960 721 641 913 237 1175 992 289 944 1394 1109 66 455 890 424 1112 948